Indonesian Version
English Version
   
  • PROFIL
  • Tentang IDRAP
  • Layanan Kami
  • Wilayah Kerja
  • Mitra Kami
  • Testimoni
  • Kontak Kami
  • PROGRAM
  • Peningkatan Kapasitas
  • Peningkatan Pendapatan
  • Perbaikan Kesehatan
  • Pelestarian Lingkungan
  • DUKUNGAN
  • Donor
  • Donasi
  • Volunter
  • PAPAN INFO
  • Berita
  • Artikel
  • Pelatihan
  • Agenda
  • Galeri
  • Download
  • Publikasi
  • Lowongan
  • Link
  •  
     
         
     


    Inventaris Isu:

    - ...

     
     
    IDRAP on FB

     

     

    Peningkatan Kapasitas


    Dalam jangka pendek, program peningkatan kapasitas masyarakat ditujukan pada perbaikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap isu-isu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perubahan sikap masyarakat dalam rangka perbaikan terhadap situasi yang ada. Hal ini tidak hanya tercatas pada aspek kesehatan, ekonomi dan lingkungan, melainkan juga dalam aspek perwujudan demokrasi, pemberantasan korupsi serta penegakan hak asasi manusia. Program peningkatan kapasitas umumnya dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, lokakarya, seminar, kampanye penyadaran, dan lain-lain.

    Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka program ini:
     

    Kampanye Penyadaran Tentang Politik Uang, Korupsi dan HAM
    Sebagai bagian dari kontribusi dalam penegakan demokrasi dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik di Kabupaten Buton Utara, IDRAP bekerjasama dengan EED telah mengimplementasikan proyek "Kampanye Penyadaran tentang Politik Uang, Korupsi dan HAM", dari Desember 2009 hingga Nopember 2010. Proyek ini difokuskan pada upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat akan dampak buruk dan hubungan sebab akibat antara politik uang, korupsi dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Ide utamanya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat khususnya mereka yang memiliki hak pilih bahwa pemerintahan yang terpilih dari praktek politik uang akan cenderung korup, dan korupsi menyebabkan pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat menjadi terganggu. Korupsi juga adalah penyebab utama kemiskinan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek ini berupa penyebaran media kampanye (diantaranya baliho, spanduk, kalender, stiker, buku-buku bacaan, dan lain-lain); pendidikan HAM bagi pelajar; serta pertemuan publik bagi warga masyarakat.


    Kampanye Penyadaran Hak-Hak Politik Komunitas Kulisusu
    Buton Utara adalah sebuah daerah otonom, tetapi separuh dari anggota parlemennya (DPRD Buton Utara) berasal dari Kabupaten Muna. Keterwakilan komunitas asli di Buton Utara seperti Kulisusu dan Kambowa menjadi tidak proporsional. Ini artinya Buton Utara belum bisa menentukan nasib dan pemerintahannya meski sudah berdiri sebagai daerah otonom. Sebuah proyek percobaan diimplementasikan oleh IDRAP guna meningkatkan kesempatan masyarakat yang berada di wilayah itu untuk duduk mewakili masyarakatnya di DPRD Buton Utara. Karena keterbatasan sumberdaya fianansial, proyek ini hanya diimplementasikan di Kecamatan Kulisusu Utara bekerjasama dengan NCIV. Proyek berlangsung dari Juni 2008 hingga Mei 2009 dengan beberapa kegiatan seperti diskusi forum desa, penyebaran media kampanye dan pendidikan pemilih.


    Peningkatan Kapasitas Staf Organisasi Berbasis Adat
    Ada banyak organisasi paguyuban di Sulawesi Tenggara, terutama paguyuban yang menaungi pemuda dan pelajar. Paguyuban-paguyuban ini pada dasarnya dibentuk sebagai organisasi informal untuk mengakomodasi kepentingan para anggotanya. IDRAP percaya bahwa organisasi-organisasi ini merupakan aset penting daerah yang dapat memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat asli maupun pedesaan di Sulawesi Tenggara. Karena itu, peningkatan kapasitas staf organisasi paguyuban dianggap cukup penting dan mendasar. Inilah yang menjadi dasar bagi IDRAP bekerjasama dengan ICCO (Interchurch Organization for Development Cooperation) untuk mengimplementasikan proyek "Peningkatan Kapasitas Organisasi Paguyuban" yang berlangsung dari Nopember 2004 hingga Oktober 2005. Proyek ini melibatkan, 80 peserta dari berbagai organisasi paguyuban di Kota Kendari.


    Pelatihan HAM untuk Komunitas Kulisusu
    Proyek ini dilaksanakan pada bulan Mei 2004 hingga Oktober 2004, bekerjasama dengan OHCHR (UN Office of High Commissioner for Human Rights). Sebagaimana ditargetkan, 20 orang dari komunitas Kulisusu di Kendari berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan proyek. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan peserta terkait dengan hak asasi manusia secara umum dan hak-hak masyarakat adat secara khusus, termasuk kemampuan mengidentifikasi isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dan penyusunan komunikasi formal terkait Prosedur 1503.


    Pendidikan HAM Masyarakat Adat Bagi Mahasiswa
    Hak-hak masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam "UN Declaration on the Right of Indigenous People" belum secara formal diakui di Indonesia. Kasus banyaknya aneksasi lahan masyarakat adat kedalam proyek-proyek pemerintah tanpa adanya persetujuan awal dari masyarakat adat, tanpa adanya ganti rugi yang layak merupakan bukti belum diakuinya hak-hak masyarakat adat. Sangat penting untuk menyebarluaskan informasi terutama ditujukan kepada mahasiswa yang berasal dari masyarakat adat bahwa mereka memiliki hak penuh atas teritori mereka. karena itu, sebuah proyek "Pendidikan HAM Masyarakat Adat Bagi Mahasiswa" diimplementasikan dari Maret 2004 hingga Pebruari 2005 bekerjasama dengan NCIV (Netherlands Centre for Indigenous Peoples). Dalam proyek ini, 30 mahasiswa dari berbagai etnis di Sulawesi Tenggara ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti diskusi tentang hak-hak masyarakat adat dan workshop.