Membangun Kemandirian Desa                
Indonesian Version
English Version
                 
 
 
 
  • PROFIL
  • Tentang IDRAP
  • Wilayah Kerja
  • Mitra Desa
  • Testimoni
  • Kontak Kami
  • PROGRAM
  • Advokasi Kebijakan
  • Peningkatan Kapasitas
  • Konsultasi & Asistensi
  • Dukungan Inisiatif Lokal
  • DUKUNGAN
  • Donor
  • Jaringan
  • Volunter
  • PAPAN INFO
  • Liputan Kemitraan
  • Berita Terkait Desa
  • Agenda Pelatihan
  • Galeri Kegiatan Kemitraan
  • Bacaan Terkait Desa
  • PERATURAN
  • Nasional
  • Daerah
  • Desa
  •  
     
         
     


    SUB MENU

     
     

    Liputan Kemitraan

    Lelekaa Asistensi Persiapan Musrenbang Desa- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan kegiatan perencanaan rutin tahunan di desa. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih jau...

    Lano Ipi Resmi Jadi Mitra IDRAP Yang Ke-27- Keinginan kuat Desa Lano Ipi (Bonegunu, Buton Utara) untuk menjadi salah satu mitra IDRAP dalam program penguatan tata kelola pemerintahan desa akhirn...

    Mata Wolasi Asistensi Penyusunan RKP Desa- Penyusunan RKP Desa merupakan siklus tahunan di setiap desa. RKP Desa disusun oleh tim penyusun yang terdiri dari sembilan hingga sebelas orang. Kepal...

    Musdes RKP Lelekaa Gunakan Tabel Kuadran- Musywarah desa (Musdes) merupakan forum tertinggi di tingkat desa dalam pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal yang bersifat strategis. Musyawar...

    Tetesingi Pembekalan Pelaksanaan Musdes RKP- Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tahunan RKP Desa tidak dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat mela...
     
     
    IDRAP on FB

     

     

    Advokasi Kebijakan


    Tidak dipungkiri masih ada banyak kebijakan yang dianggap menghambat kemandirian desa. Di level nasional, beberapa peraturan perundang-undangan sektoral masih belum searah dengan nafas Undang-Undang Desa. Di level peraturan menteri juga ditemukan beberapa yang tidak sinkron antara kementrian yang satu dengan kementrian lainnya.

    Hal yang sama terjadi pula di level kabupaten. Ada beberapa peraturan bupati (Perbub) yang bertentangan dengan norma-norma hukum diatasnya. Ada pula hal-hal administratif yang dilampirkan dalam regulasi daerah yang tidak mendukung percepatan kemandirian desa, format-format yang dilampirkan tidak implementatif di tingkatan pelaksanaanya.

    Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan:
     

    Audiensi Dengan Kementrian Desa Terkait Harmonisasi UU Desa
    Jakarta, 24 Juli 2019 - IDRAP bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Desa Membangun (KoMasDem) melakukan audiensi dengan Kementrian Desa PDTT di Jakarta. Audiensi ini berlangsung di aula pertemuan Direktorat PPMD Kementrian Desa PDTT dan diterima oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Davrizal Davantino. Dalam pertemuan ini disampaikan hasil riset yang dilakukan di sejumlah daerah dengan temuan banyak kendala di lapangan dalam implementasi Undang-Undang Desa.


    Seminar Nasional "Penguatan Kemitraan Strategis Dalam Rangka Membangun Gerakan Kolektif untuk Kemandirian Desa"
    Medan, 14 November 2018 - Seminar ini diselenggarakan di Hotel Polonia, Medan, Sumatera Utara. Sebagai salah satu narasumber, IDRAP membawakan materi bertema "Advokasi Kebijakan Desa Mendorong Kesejahteraan dan Kemandirian Desa". IDRAP memaparkan fakta-fakta lapangan yang masih menjadi penghambat implementasi UU Desa terutama di wilayah Sulawesi Tenggara. Ada empat narasumber dalam kegiatan ini, yakni: Bahaludin (Direktur IDRAP, Sulawesi Tenggara), Suryadi (Kepala Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis, Kementrian Desa PDTT), Sutoro Eko (Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta), dan Juniati Aritonang (Kordinator JAMSU, Sumatera Utara).