Membangun Kemandirian Desa
	PROFIL Tentang IDRAP Wilayah Kerja Mitra Desa Testimoni Kontak Kami PROGRAM Advokasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Konsultasi & Asistensi Dukungan Inisiatif Lokal DUKUNGAN Donor Jaringan Volunter PAPAN INFO Liputan Kemitraan Berita Terkait Desa Agenda Pelatihan Galeri Kegiatan Kemitraan Bacaan Terkait Desa REGULASI Nasional Terkait Daerah Desa Mitra
	Berita Terkini Mantan Pj Kades di Konsel Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Mantan Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Kons... Sejumlah Kades di Konsel dan Konkep Diperiksa Polda Sultra Saat ini Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Resere Kriminal Khusus (Ditreskrimsus... Gandeng IDRAP, Pemda Butur Gelar Lokakarya Peningkatan Tata Kelola Desa Untuk meningkatkan kualitas suatu desa tentunya harus dimulai dari manajemen atau tata kelola desa i... Tingkatkan Kualitas Desa, Yayasan IDRAP Bersama Pemda Butur Gelar Lokakarya Untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa di Kabupaten Buton Utara (Butur), Yayasan IDRAP bersama... Yayasan IDRAP Gelar Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Di Butur Demi menuju kemandirian Desa melalui sinergi kemitraan para pihak dan multi-stekholder di wilayah Ka...		Anggaran 'Desa Siluman' Mengendap di Kas Pemda Konawe Sultra Tiga desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tiba-tiba santer disebut sebagai 'desa siluman' atau fiktif. Yakni, Desa Ulu Meraka yang di Kecamatan Lambuya, Desa Uepai dan Desa Morehe di Kecamatan Uepai. Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara membantah ada tiga desa diduga fiktif sebagaimana disebutkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani itu. Ia mengakui jika tiga desa itu pernah ada dan anggarannya terus cair mulai 2015 hingga 2018. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, ketiga desa itu harus dihentikan pencairan dana desanya. Alasannya, Desa Ulu Meraka tak diberikan dana desa karena namanya sama dengan desa di Kecamatan Onembute. Sementara Morehe, tidak diberikan dana desa karena wilayahnya masuk Kabupaten Kolaka Timur. "Dengan mekarnya Kolaka Timur, ada daerah kita yang diambil. Ini akan kami sanggah di Kementerian," katanya. Kemudian, Uepai masuk sebagai penerima dana desa diduga akibat kesalahan manusia atau human error. Sebab, desa ini sudah lama tidak ada sejak berubah nama menjadi Kelurahan Uepai. Atas rekomendasi inspektorat tersebut, dana ke tiga desa itu dihentikan dan uang dari Kementerian Keuangan untuk tiga desa itu dibiarkan mengendap di kas daerah Pemkab Konawe sebesar Rp5,8 miliar. "Berdasarkan rekomendasi itu, tidak dicairkan sejak 2015-2018," ujarnya. Ia pun mengakui uang tersebut tidak dialihkan ke anggaran lain dan dibiarkan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemkab Konawe. "Sebenarnya kita dirugikan karena seperti Desa Morehe ini kenapa masuk di Kolaka Timur. Itu nanti kita sanggah di Kementerian," tuturnya. Warga Heran Sambo (51) pegawai Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, hanya mengenakan kaus dalam saat disambangi di kantornya. Ia sudah mengetahui tujuan kedatangan awak media ihwal desa fiktif di tanah kelahirannya itu. Sambo yang juga lahir di Desa Meraka, baru mendengar Desa Ulu Meraka masuk wilayah Kecamatan Lambuya. Di kecamatan ini, ada sembilan desa dan satu kelurahan. Tak ada nama Desa Ulu Meraka. "Sepengetahuan saya Ulu Meraka itu adanya di Kecamatan Onembute. Bukan di sini. Saya lahir di Desa Meraka," katanya. Sementara itu, warga Desa Tanggondipo Didin heran desanya disebut bermasalah. Dia mengatakan desa ini berdiri sejak 2007 silam melalui SK Bupati Konawe Lukman Abunawas pecahan dari Kelurahan Uepai. "Tadi pagi warga banyak bercerita setelah lihat berita itu. Ramai di sini soal desa fiktif itu," katanya. Kepala Desa Tanggondipo Bundusila (57) menyebut Desa Uepai masuk wilayah Kecamatan Lambuya sebagai kecamatan induk. Setelah pemekaran, Lambuya terpecah menjadi beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Uepai. Di saat itu, Desa Uepai berubah menjadi Kelurahan Uepai. Tak lama kemudian, Kelurahan Uepai memekarkan Lingkungan III Tanggondipo menjadi sebuah desa. Berdasarkan data terakhir, desa ini berpenduduk 129 kepala keluarga dengan luas 270 hektare. Ia memimpin Desa Tanggondipo sejak 2010 silam. Sejak memimpin, ia pernah mendapatkan dana dari Pemprov Sultra lewat Program Bahteramas Rp 50 juta pertahun hingga 2015. "Pencairannya juga bertahap. Sama seperti dana desa ini," katanya. Pada tahun yang sama, muncul kebijakan Joko Widodo tentang dana desa. Di awal pemberlakuan undang-undang itu, ia mendapatkan dana Rp 250 juta. "Tahun ini, pagu anggaran Rp 720 juta kami dapat," jelasnya. Terkait kasus desa fiktif, ia juga telah diperiksa Polda Sultra tiga kali di Polres Konawe. Pemeriksaan terkait keabsahan desa yang diampunya hingga progres pekerjaan yang menggunakan dana desa. "Mereka (polisi) juga pernah turun lapangan melakukan pengukuran volume pekerjaan," ujarnya. Presiden Joko Widodo telah memberikan tanggapan terkait desa fiktif tersebut. Dia memerintahkan untuk segera menangkap oknum yang sengaja menciptakan desa fiktif untuk mendapatkan kucuran dana desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut terlibat membantu Polda Sulawesi Tenggara untuk menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pembentukan desa. Diduga ada 34 desa bermasalah, tiga di antaranya adalah desa fiktif.     Sumber: CNN Indonesia