 |
|||||||||||
| Membangun Kemandirian Desa |  |
 |
|||||||||
| Berita Terkini |
| Mantan Pj Kades di Konsel Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Mantan Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa Sambahule, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Kons... Sejumlah Kades di Konsel dan Konkep Diperiksa Polda Sultra Saat ini Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Resere Kriminal Khusus (Ditreskrimsus... Gandeng IDRAP, Pemda Butur Gelar Lokakarya Peningkatan Tata Kelola Desa Untuk meningkatkan kualitas suatu desa tentunya harus dimulai dari manajemen atau tata kelola desa i... Tingkatkan Kualitas Desa, Yayasan IDRAP Bersama Pemda Butur Gelar Lokakarya Untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa di Kabupaten Buton Utara (Butur), Yayasan IDRAP bersama... Yayasan IDRAP Gelar Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa Di Butur Demi menuju kemandirian Desa melalui sinergi kemitraan para pihak dan multi-stekholder di wilayah Ka... |
 |
| Tingkatkan Kualitas Desa, Yayasan IDRAP Bersama Pemda Butur Gelar Lokakarya | |
 Kegiatan ini mengangkat tema, “Menuju kemandirian desa melalui sinergi kemitraan para pihak dan multi stekholder di Kabupaten Buton Utara”. Lokakarya dibuka secara resmi oleh Bupati Butur, Abu Hasan dan turut hadir ketua DPRD Butur Diwan, Sekda Butur Muhammad Yasin, Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso yang diwakili oleh Kasat Lantas IPTU Samsudin, Direktur Yayasan IDRAP Bahaludin, sejumlah kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, pendamping desa dan undangan lainnya. Pada kesempatan itu, Bupati Butur Abu Hasan menjelaskan, lokakarya artinya sebuah forum akademik yang akan melahirkan sebuah kariya yang untuk ditindaklanjuti. “Dalam rangka itulah kita dikumpulkan hari ini, karena acara hari ini banyak manfaatnya terutama untuk membangun Indonesia dari desa,” kata Abu Hasan dalam sambutanya. Ketua DPD PDI Perjuangan Sultra ini menyebutkan, forum tersebut merupakan kolaborasi untuk membedah masalah di desa terutama terkait soal tata kelola manejemen desa. “Kegiatan ini harus menghasilkan sesuatu untuk kita tindaklanjuti, masih banyak kelemahan tata kelola manejemen yang ada di desa,” ungkapnya. Sementara itu, Direktur Yayasan IDRAP Bahaludin berharap kepada Pemerintah Daerah Buton Utara untuk membuka sebuah ruang komunikasi yang positif antara para pihak pemangku kepentingan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa demi meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa di Buton Utara. “Membagun kesaman presepsi antara DPRD dan SKPD bersama Yayasan IDRAP dalam implementasi UU Desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa. Kususnya peningkatan kualitas perencanaan desa dengan kabupaten dalam mewujudkan kemandirian desa melalui kolaborasi dan sinergitas multi stekholder,” jelasnya dalam materinya. (Asman) |
|
 |
|
|
Sumber: Tribun Buton |
|